Jumat, 25 September 2020

Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja, disingkat Satpol PP, adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja

Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Di Daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Di Daerah Kabupaten/Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali kota melalui Sekretaris Daerah

Polisi Pamong Praja didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 moto Praja Wibawa, untuk mewadahi sebagian ketugasan pemerintah daerah. Sebenarnya ketugasan ini telah dilaksanakan pemerintah sejak zaman kolonial.

Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan di mana diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogjakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pada tanggal 10 November 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Di Jawa dan Madura Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 Maret 1950. Inilah awal mula terbentuknya Satpol PP. dan oleh sebab itu, setiap tanggal 3 Maret ditetapkan sebagai Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan diperingati setiap tahun.

Pada Tahun 1960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura, dengan dukungan para petinggi militer /Angkatan Perang.

Tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam UU No 13/1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian.

Tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Istilah Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan UU No 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Pada Pasal 86 (1) disebutkan, Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi.

Saat ini UU 5/1974 tidak berlaku lagi, digantikan UU No 22/1999 dan direvisi menjadi UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 148 UU 32/2004 disebutkan, Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi.

Berita sebelumyaTaman Arung Palakka
Berita berikutnyaPengertian Pamong Praja

Latest Posts

Satpol PP Kab. Bone Mulai Mensosialisasikan Peraturan Bupati Bone Nomor 37 Tahun 2020

Satpolpp.bone.go.id- Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone kembali mendapat tugas...

Menyambut HUT RI Ke 75, Satpol PP Kab. Bone Kibarkan Bendera Merah Putih Di Puncak Gunung Bahonlangi

Satpolpp.bone.go.id- Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone melaksanakan...

Satpol PP Kab. Bone Siap Sukseskan Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan Bersama Kodim/1407 Bone

Satpolpp.bone.go.id- Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone siap dalam pelaksanaan...

Satpol PP Kab. Bone Siap Kerahkan Pasukan Pengamanan Idul Adha Di Mesjid Al-Markaz Al-Ma’arif

Satpolpp.bone.go.id- Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone bersiap untuk...

Peduli Bencana Bone Utara, Satpol PP Kab. Bone Support Baznas Bone

Satpolpp.bone.go.id- Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone terus support...