PEMBAHASAN RANPERDA PENATAAN DAN PERMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN BONE

0
241

Permasalah Pedagang Kaki Lima (PKL), masih menjadi kendala yang sering membenturkan kepentingan Pemerintah Daerah (Pemda) dengan Pedagang Kaki Lima (PKL). Kondisi ini juga yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bone (Pemda Bone) dan juga Pedagang Kaki Lima yang ada di Kabupaten Bone, khususnya yang ada di wilayah kota Watampone.

Tidak adanya payung hukum yang mengatur mengenai PKL di Kabupaten Bone menjadi salah satu kendala yang harus dihadapi. Tata kota menjadi korban dari kondisi ini, sedangkan dipihak PKL adalah kerap kali harus digusur oleh pihak Pemerintah Daerah melalui SKPD yakni Satuan Polisi Pamong Praja karena dianggap kerap berjualan di lokasi yang bukan menjadi peruntukan dan tentunya mengganggu ketertiban umum.

Beberapa ruas jalan beberapa kali memang menjadi lokasi berjualan oleh PKL atau Pedagang Kaki Lima, sehingga kerap membuat kemacetan di waktu tertentu. Hal ini terus menjadi problem di masyarakat. Ada keluhan kemacetan, sedangkan pihak PKL merasa tidak diayomi oleh pemerintah karena tidak adanya aturan khusus yang mengatur kondisi ini. Keterbatasan aturan inilah yang sering kali membenturkan kepentingan antara Pemerintah Kabupaten Bone dalam mengelolah tata kota, serta sulitnya Pedagang Kaki Lima dalam melakukan proses jual beli.

Pada tahun 2017 kemarin, beberapa PKL melalui Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) bersama Lembaga Swadaya Masyarakat dan Mahasiswa melakukan tuntutan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone untuk adanya Peraturan Daerah (Perda) khusus untuk PKL. Dari tuntutan ini, pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone menginisiasi lahirnya  Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) mengenai Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Saat ini, Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sudah masuk pada pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019.

Satuan Polisi Pamong Praja, yang diwakili oleh Kepada Bidang Penegakan Peraturan Daerah, Drs. Andi Muhammad Paisal, M.Si, mengikuti pembahasan untuk penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) pada Jumat, 09 Agustus di Ruang Rapat Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone yang beralamat di Jl. Kompleks Stadion Lapatau, Kelurahan Bulu Tempe Kabupaten Bone.

Hasil dari penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) nantinya akan akan dibahas lebih lanjut untuk bisa ditetapkan menjadi Peraturan daerah Kabupaten Bone (Perda) Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here